Perpindahan Konsumen Pengaruhi Antrean SPBU, Distribusi BBM Subsidi di Kutim Diawasi
Kutai Timur – Perubahan pola pembelian masyarakat turut memengaruhi antrean bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Kutai Timur. Di tengah kondisi tersebut, pemerintah daerah terus memperkuat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi agar distribusinya tepat sasaran dan dapat diakses masyarakat yang membutuhkan.
Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Kutai Timur, Pratama Erwin Harianto, mengatakan pihaknya telah berulang kali menyampaikan surat kepada pihak terkait untuk meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi. Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah mencegah pembelian berulang oleh pihak yang sama.
Pratama menyebutkan, berdasarkan pemantauan yang telah dilakukan di sejumlah SPBU, pihaknya belum menemukan indikasi penimbunan BBM. Meski demikian, pengawasan tetap perlu diperkuat untuk memastikan penyaluran bahan bakar berjalan sesuai ketentuan.
“Selama saya melakukan pemantauan di SPBU, sejauh ini relatif tidak ditemukan penimbunan,” kata Pratama saat ditemui di Kantor Disperindag Kutim.
Ia menjelaskan, pengawasan BBM bersubsidi memiliki tantangan tersendiri karena berkaitan dengan pola distribusi dan akses masyarakat terhadap bahan bakar. Jumlah SPBU yang belum tersebar merata di seluruh wilayah Kutai Timur turut menjadi kendala, sehingga sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan BBM.
Pemerintah, lanjutnya, perlu memastikan agar penyaluran BBM bersubsidi tidak didominasi oleh pembelian berulang dari pihak yang sama. Pengawasan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga distribusi agar lebih tepat sasaran dan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berhak memperoleh bahan bakar bersubsidi.
“Kami sudah beberapa kali menyurati pihak terkait agar pengawasan BBM bersubsidi lebih dimatangkan dan dipertajam,” ujarnya.
Selain persoalan distribusi, meningkatnya antrean di SPBU juga dipengaruhi perubahan pilihan bahan bakar oleh konsumen. Pratama menjelaskan, kenaikan harga Pertamax disebut mendorong sebagian pengguna beralih ke jenis BBM lainnya. Perubahan pilihan tersebut membuat jumlah pembeli pada jenis bahan bakar tertentu bertambah dalam waktu yang bersamaan.
Akibatnya, kepadatan di SPBU tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pasokan, tetapi juga meningkatnya jumlah masyarakat yang membutuhkan jenis BBM tertentu. Ketika banyak konsumen datang pada waktu berdekatan, antrean pun berpotensi semakin panjang.
“Peralihan pilihan konsumen akhirnya menambah jumlah masyarakat yang mengantre untuk mendapatkan BBM di SPBU,” tuturnya.
Situasi tersebut dapat semakin menyulitkan ketika jenis bahan bakar yang dicari masyarakat sedang tidak tersedia. Konsumen yang datang harus menunggu lebih lama atau menghadapi keterbatasan pilihan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakarnya.
Menurut Pratama, antrean BBM bukan hanya terjadi di Kutai Timur, melainkan juga ditemukan di sejumlah daerah lain. Namun, kondisi itu tidak menghilangkan kebutuhan untuk memperbaiki akses masyarakat terhadap BBM, terutama karena keberadaan SPBU di Kutai Timur belum merata.
Oleh sebab itu, pengawasan distribusi perlu disertai perhatian terhadap ketersediaan bahan bakar dan kemudahan akses bagi masyarakat. Dengan pengawasan yang lebih terarah, pemerintah berharap penyaluran BBM bersubsidi tetap sesuai peruntukannya, sementara kendala yang memicu antrean dapat ditangani secara bertahap. (KA/ADV)
