Fraksi PIR Dorong Efisiensi Anggaran dan Transparansi Pengelolaan Belanja Daerah
Kutai Timur – Dalam Rapat Paripurna Ke-XX Masa Persidangan Ke-I Tahun Sidang 2024/2025, Ketua Fraksi Persatuan Indonesia Raya (PIR) DPRD Kabupaten Kutai Timur, dr. Novel Tyty Paembonan, menyampaikan pandangan umum fraksinya terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025. Salah satu fokus utama Fraksi PIR adalah mendorong efisiensi anggaran dan transparansi dalam pengelolaan belanja daerah.
Dr. Novel memberikan apresiasi terhadap pemerintah daerah yang telah menyusun dan menyampaikan Nota Penjelasan RAPBD 2025 dengan memberikan gambaran menyeluruh tentang rencana keuangan daerah tahun depan. Namun, ia menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan transparan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Fraksi PIR menekankan bahwa anggaran belanja operasi yang besar harus dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Dr. Novel mengingatkan bahwa efisiensi dalam pengelolaan anggaran dapat mengurangi sisa lebih anggaran (Silpa) yang sering menjadi masalah. “Anggaran belanja operasi yang besar harus dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Novel.
Selain efisiensi, Fraksi PIR juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan belanja daerah. Dr. Novel menekankan bahwa belanja transfer dalam bentuk bantuan keuangan harus dikelola dengan transparan dan tepat sasaran. “Belanja transfer dalam bentuk bantuan keuangan harus dikelola dengan transparan dan tepat sasaran,” tambahnya.
Fraksi PIR juga menyoroti pentingnya peran Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan data dan informasi tata kelola pemerintahan. Dr. Novel meminta pemerintah memastikan bahwa SIPD berjalan optimal untuk mengakomodasi seluruh data usulan yang masuk melalui reses DPRD. “Kami meminta pemerintah memastikan bahwa SIPD berjalan optimal, untuk mengakomodasi seluruh data usulan yang masuk melalui reses DPRD. Sistem ini harus mampu merekam informasi dengan baik untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik,” jelas Novel.
Fraksi Persatuan Indonesia Raya berharap APBD 2025 dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Kutai Timur. Dr. Novel berharap pemerintah akan fokus pada program-program prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. “Dengan alokasi anggaran yang cukup besar, kita memiliki peluang besar untuk mendorong kesejahteraan masyarakat,” ujar Novel.
Sebagai penutup, Fraksi PIR menyatakan dukungan penuh untuk pembahasan lebih lanjut mengenai RAPBD 2025. Dr. Novel menegaskan bahwa fraksinya akan terus memberikan masukan konstruktif demi tercapainya anggaran yang berpihak pada rakyat. “Kami siap bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan bahwa APBD 2025 benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Mari kita jadikan APBD ini sebagai alat untuk membawa Kabupaten Kutai Timur menjadi daerah yang lebih maju, adil, dan sejahtera,” tutup Novel.(Adv)
