GMNI Desak Ketua TAPD Dicopot, Ardiansyah: Tetap Harus Ada Evaluasi
Kutai Timur – Desakan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kutai Timur agar Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dicopot mendapat respons dari Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman.
Ardiansyah mengatakan tuntutan yang disampaikan mahasiswa merupakan bagian dari dinamika masyarakat. Namun, setiap persoalan pemerintahan tetap harus diproses melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku.
“Prosedurnya harus ada. Biasa itu juga dinamika masyarakat seperti itu, ini harus kita perhatikan juga dinamisasi di tengah-tengah masyarakat,” kata Ardiansyah (1/10/2026).
Desakan pencopotan Ketua TAPD disampaikan GMNI Kutim dalam aksi demonstrasi di Sangatta, Rabu (30/9). Mahasiswa menilai keterlambatan pembahasan APBD Perubahan 2026 berpotensi mempersempit waktu pelaksanaan program pembangunan.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ardiansyah mengatakan proses pembahasan anggaran tetap menjadi bagian yang akan dievaluasi pemerintah daerah. Namun, ia tidak masuk lebih jauh pada persoalan internal TAPD.
“Saya kira ini biarlah mereka yang memahaminya, karena saya bukan anggota TAPD. Saya tetap akan monitor terus itu,” ujarnya.
Ardiansyah menegaskan evaluasi tetap diperlukan untuk melihat proses pembahasan anggaran yang sebelumnya berlangsung cukup panjang.
Menurutnya, dinamika dalam pembahasan APBD merupakan bagian dari proses pemerintahan yang harus ditempatkan sesuai aturan.
“Tetap saya akan monitor terus itu. Tetap harus ada evaluasi,” katanya.
Sebelumnya, Koordinator Aksi GMNI Kutim Yogi Oktanis mengatakan keterlambatan pembahasan APBD Perubahan dapat berdampak terhadap program pembangunan yang membutuhkan kepastian anggaran.
“Molornya pembahasan APBD Perubahan ini tentu berpengaruh terhadap pembangunan di Kutai Timur. Ada program yang membutuhkan kepastian anggaran agar bisa segera dilaksanakan. Karena itu, pembahasan APBD Perubahan harus segera dituntaskan,” kata Yogi.
Selain meminta pembahasan APBD Perubahan segera diselesaikan, GMNI juga secara khusus mendesak pencopotan Ketua TAPD Kutim. Mahasiswa meminta adanya pihak yang bertanggung jawab atas proses pembahasan anggaran yang dinilai mengalami keterlambatan.
“Kami meminta Ketua TAPD Kutai Timur dicopot. Kami melihat ada persoalan dalam proses pembahasan anggaran yang menyebabkan pembahasannya molor. Harus ada pihak yang bertanggung jawab terhadap kondisi ini,” tegas Yogi.ADV
