Paripurna APBD 2026 Memanas: Tujuh Fraksi DPRD Kutim Kompak Beri Catatan Kritis, Soroti Belanja Boros dan Waktu Mepet
SANGATTA—Sebanyak tujuh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyampaikan catatan kritis kolektif terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-XIII, Selasa (25/11/2025). Kritik utama mencakup tingginya porsi belanja operasional, singkatnya waktu pembahasan, dan perlunya strategi mendesak untuk mencapai kemandirian fiskal.
Kritik tajam mengenai mekanisme pembahasan dilayangkan oleh Fraksi NasDem. Juru bicaranya, Aldryansyah, menilai rentang waktu yang tersedia untuk membahas APBD 2026 dan rencana proyek Multiyears terlalu singkat, dikhawatirkan mengabaikan aspirasi mendalam dari masyarakat.
Dari sisi postur anggaran, Fraksi Partai Golkar melalui Kari Palimbong memperingatkan agar besarnya belanja operasional tidak sampai menggerus alokasi belanja modal yang krusial bagi pembangunan infrastruktur. Golkar juga menyoroti rencana penyertaan modal kepada BUMD sebesar Rp 25 miliar, menuntut agar investasi ini memiliki target return of investment (ROI) yang jelas dan terukur.
Senada, Fraksi Gelora Amanat Perjuangan (GAP) mendesak pemerintah daerah melakukan efisiensi belanja secara menyeluruh dan memprioritaskan alokasi dana untuk ekonomi kerakyatan. Sementara itu, Fraksi PPP secara khusus menekankan pentingnya kemandirian fiskal daerah. Mereka menyarankan percepatan digitalisasi sistem pungutan untuk mengantisipasi tren pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat yang terus berlanjut.
Meskipun kritik mendominasi, dukungan prinsip tetap diberikan. Fraksi Demokrat menyatakan dukungan penuh terhadap skema kontrak tahun jamak (Multiyears Contract) sebagai strategi terbaik untuk mempercepat pemerataan infrastruktur. Di sisi lain, Fraksi PKS menyambut baik tema pembangunan yang diusung oleh Pemkab, dengan catatan krusial bahwa alokasi dana harus dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran. Rapat ini dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Noviari Noor, yang mewakili Pemkab Kutim.(Adv)
