Anggaran Menyusut, DTPHP Kutim Perkuat Efisiensi dan Kerja Sama

Kutai Timur – Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Kutai Timur memilih mempertahankan program yang telah disusun sebelumnya di tengah kondisi anggaran daerah yang semakin terbatas. Setelah adanya pergantian kepemimpinan, dinas tersebut tidak melakukan perubahan besar dengan membuat program baru, tetapi lebih menitikberatkan pada penguatan cara kerja agar kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan secara efektif.

Pelaksana Tugas Kepala DTPHP Kabupaten Kutai Timur Purno Edi mengatakan, keterbatasan fiskal daerah menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan langkah kerja. Penurunan transfer ke daerah (TKD) membuat setiap organisasi perangkat daerah perlu melihat kembali kegiatan yang benar-benar memiliki nilai strategis dan dapat dilaksanakan sesuai kemampuan anggaran.

Purno menyampaikan hal tersebut saat ditemui di Kantor DTPHP Kutim. Menurutnya, kondisi tersebut tidak menjadi alasan untuk menghentikan program yang sudah berjalan. Sebaliknya, pelaksanaan kegiatan perlu dikawal agar tetap sesuai dengan perencanaan sekaligus menghasilkan capaian yang diharapkan.

“Enggak ada program baru, yang ada adalah inisiatif-inisiatif baru, inisiatif baru itu mana yang bisa dikelola dengan baik, yang efektif, efisien, dan cepat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, program pemerintah pada dasarnya telah melalui proses perencanaan dan memiliki alur pelaksanaan yang harus diikuti. Karena itu, ruang perubahan lebih banyak dilakukan pada metode kerja, pengelolaan kegiatan serta berbagai inisiatif yang dapat membuat pelaksanaan program menjadi lebih optimal.

“Program itu kan kita terus mengawal yang sudah ada, enggak ada program baru, kan kita sudah terencana, terprogram, jadi yang harus selaras ya, harus selaras, hanya model kerjanya saja mungkin yang membedakan,” jelasnya.

Dengan kondisi anggaran yang terbatas, DTPHP perlu memastikan setiap kegiatan memiliki perencanaan yang jelas. Pemilihan prioritas menjadi penting agar sumber daya yang tersedia dapat diarahkan kepada kebutuhan yang paling mendukung sektor tanaman pangan, hortikultura dan peternakan.

Purno juga menyoroti dampak penurunan TKD terhadap ruang gerak pemerintah daerah. Menurutnya, kondisi tersebut membuat kepala daerah bersama seluruh perangkat di bawahnya harus lebih cermat dalam menentukan program yang dapat dijalankan dan mencari alternatif dukungan melalui kerja sama.

“Kondisi-kondisi yang program tentu pusingnya di kepala daerah dan kita semuanya memahami, terkait dengan TKD yang menurun ini artinya kepala daerah bekerja lebih keras, dan termasuk kita di bawahnya OPD ini mana-mana yang strategis dan mana yang bisa kita kolaborasikan,” sebutnya.

Kolaborasi menjadi salah satu pilihan yang dapat dilakukan ketika kebutuhan pembangunan tidak seluruhnya dapat ditopang melalui anggaran daerah. DTPHP perlu melihat peluang kerja sama dengan pihak lain, termasuk dalam mendukung berbagai kebutuhan sektor pertanian yang membutuhkan pembiayaan dan sarana cukup besar.

Selain mengatur pelaksanaan program, DTPHP juga memperkuat penyediaan data sebagai dasar pengajuan kebutuhan kepada pemerintah pusat. Langkah ini menjadi penting di tengah keterbatasan kewenangan dan kemampuan pembiayaan pemerintah daerah.

Data yang disiapkan nantinya akan melalui proses akurasi sebelum digunakan sebagai dasar penyusunan proposal. Salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian adalah dukungan alat dan mesin pertanian yang diperlukan untuk menunjang kegiatan di lapangan.

Melalui data yang lebih lengkap dan sesuai ketentuan, DTPHP berharap usulan yang disampaikan kepada pemerintah pusat dapat memiliki dasar yang kuat. Dukungan tersebut menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pertanian ketika kapasitas anggaran daerah tidak dapat mencukupi seluruh kebutuhan.

Dengan mempertahankan program yang telah direncanakan, memperbaiki pola kerja, memperkuat efisiensi serta membuka ruang kolaborasi, DTPHP Kutim berupaya tetap menjalankan tugas pembangunan sektor pertanian di tengah perubahan kondisi fiskal. Pendekatan tersebut diarahkan agar keterbatasan anggaran tidak menghambat pelaksanaan program strategis yang telah ditetapkan. (SH/ADV)