Belanja Kutim Rp6,4 Triliun, Defisit Rp19,42 Miliar Ditutup SiLPA
Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyiapkan anggaran belanja Rp6,427 triliun dalam Perubahan APBD (P-APBD) 2026. Sementara pendapatan daerah diproyeksikan Rp6,408 triliun, sehingga muncul defisit Rp19,42 miliar.
Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan netto yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Dengan skema itu, struktur akhir P-APBD 2026 tetap dalam kondisi berimbang serta sejalan dengan target pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya.
Besaran anggaran tersebut telah disepakati Pemkab bersama DPRD Kutim dalam rapat paripurna di Ruang Sidang DPRD Kutim, Bukit Pelangi, Sangatta, Rabu malam (30/9/2026).
Kesepakatan ini dicapai setelah melalui serangkaian proses pembahasan intensif antara badan anggaran eksekutif dan legislatif.
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman mengatakan perubahan anggaran diarahkan untuk membiayai sejumlah kebutuhan prioritas daerah.
Enam sektor menjadi fokus pemerintah, yakni infrastruktur dan konektivitas, transformasi ekonomi berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, ketahanan pangan, serta lingkungan hidup.
Keenam sektor strategis tersebut diyakini mampu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Menurut Ardiansyah, penggunaan anggaran tersebut harus diikuti pelaksanaan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Setelah disetujui bersama DPRD, pemerintah daerah selanjutnya menyerahkan Raperda P-APBD beserta rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD kepada Gubernur Kalimantan Timur.
Dokumen tersebut akan menjalani evaluasi secara mendalam sebelum perubahan APBD 2026 ditetapkan menjadi peraturan daerah.
“Pemerintah daerah akan terus menjaga komunikasi dan koordinasi agar program yang telah disepakati dapat dilaksanakan dengan baik,” ujar Ardiansyah.
Ia mengatakan proses pembahasan P-APBD telah dilalui bersama DPRD Kutim. Persetujuan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk melanjutkan tahapan administrasi hingga pelaksanaan anggaran.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama dalam pembahasan rancangan perubahan APBD ini,” katanya.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kutim Jimmi. Hadir pula Bupati Ardiansyah Sulaiman, 29 anggota DPRD Kutim, jajaran perangkat daerah, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).ADV
