Disdikbud Kutim Siapkan Proyek Perubahan untuk Tekan Angka Anak Tidak Sekolah
Sangatta – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tengah menyiapkan proyek perubahan sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) secara menyeluruh dan berkelanjutan. Program ini merupakan tindak lanjut dari capaian sebelumnya, di mana Kutim berhasil menurunkan jumlah ATS sekitar 4.000 anak sepanjang tahun 2024.
Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, mengatakan proyek perubahan tersebut akan difokuskan pada validasi data dan intervensi langsung terhadap anak-anak yang belum kembali ke dunia pendidikan. Pendataan yang akurat dinilai menjadi kunci utama dalam menentukan langkah kebijakan dan program bantuan yang tepat sasaran.
“Dalam jangka pendek, kami akan melakukan validasi data semaksimal mungkin sampai muncul data pasti anak putus sekolah di Kutim,” ujarnya di Sangatta.
Menurut Mulyono, program ini tidak hanya berfokus pada data, tetapi juga menyoroti berbagai penyebab utama anak putus sekolah, seperti pernikahan dini, faktor ekonomi, dan kurangnya kesadaran pentingnya pendidikan. Upaya pencegahan dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah kecamatan, desa, dan lembaga pendidikan.
“Banyak kasus pernikahan dini yang berujung pada anak berhenti sekolah. Ini yang harus dicegah agar mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan hingga tuntas,” terangnya.
Ia menjelaskan, kolaborasi lintas sektor menjadi elemen penting dalam pelaksanaan proyek perubahan ini. Disdikbud Kutim akan menggandeng Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Dinas Sosial, serta organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memperluas jangkauan edukasi dan dukungan sosial.
Selain itu, proyek perubahan ini juga diarahkan untuk memperkuat program kesetaraan dan pendidikan nonformal bagi anak-anak yang tidak memungkinkan kembali ke sekolah formal, seperti melalui PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan program kejar paket.
“Kami berharap dengan dukungan semua pihak, jumlah ATS di Kutim bisa terus ditekan dan setiap anak mendapatkan hak pendidikan yang layak tanpa terkecuali,” pungkasnya.(ADV)
