Target Sawah Bertambah, Kutim Hadapi Tantangan Biaya dan Keterbatasan Anggaran
Kutai Timur – Upaya memperluas areal persawahan di Kabupaten Kutai Timur menghadapi tantangan dari sisi pembiayaan. Program pembukaan lahan dan cetak sawah membutuhkan anggaran cukup besar karena proses pengerjaannya mencakup sejumlah tahapan sebelum lahan benar-benar siap digunakan untuk kegiatan pertanian.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Kutai Timur Purno Edi mengatakan, pembukaan lahan tidak dapat dilakukan hanya dengan membersihkan areal kemudian langsung ditanami. Terdapat rangkaian pekerjaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu agar kondisi lahan sesuai untuk kegiatan budidaya.
Purno menyampaikan hal tersebut saat ditemui di Kantor DTPHP Kutim. Ia menjelaskan, tahapan awal dimulai dari land clearing atau pembersihan lahan. Setelah itu, lahan harus diratakan melalui proses leveling dan dilanjutkan dengan pengolahan tanah sebelum memasuki tahap persiapan tanam.
“Buka itu pertama land clearing, habis itu leveling, habis di-leveling baru olah lahan, nah sebelum disiap tanam itu diolah dulu,” jelas Purno.
Rangkaian tersebut membuat kebutuhan biaya menjadi cukup besar. Terlebih, pengerjaan pada lahan dengan luasan yang besar membutuhkan dukungan alat berat agar proses pembukaan dan pengolahan dapat dilakukan secara lebih efektif dibandingkan jika dikerjakan secara manual.
“Bukan hanya dibuka selesai, enggak, ada tahapan berikutnya, nah itu perlu biaya semuanya, dan itu kalau teknis kita manual lama sekali, makanya itu kan pakai alat berat,” ujarnya.
Kondisi fiskal daerah turut menjadi perhatian dalam pelaksanaan program tersebut. Penurunan transfer ke daerah (TKD) membuat pemerintah Kabupaten Kutai Timur perlu lebih selektif dalam menentukan kegiatan yang dapat dibiayai melalui anggaran daerah.
Keterbatasan anggaran tersebut tidak berarti program pengembangan lahan pertanian dihentikan. Pemerintah daerah justru berupaya memanfaatkan dukungan dari pemerintah pusat untuk menjaga pelaksanaan program yang telah menjadi bagian dari prioritas pembangunan pertanian.
Purno menyebut, pembiayaan program cetak sawah saat ini telah mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat. Dengan adanya dukungan tersebut, beban pembiayaan yang harus ditanggung melalui anggaran daerah dapat ditekan.
“Dan ini saat ini alhamdulillahnya itu ter-cover dari pusat, pembiayaannya dari pusat,” sebutnya.
Menurutnya, dukungan pusat menjadi penting karena kebutuhan dalam pengembangan pertanian cukup luas. Selain pembukaan dan penyiapan lahan, berbagai sarana pendukung juga diperlukan agar areal yang telah disiapkan dapat dimanfaatkan secara optimal.
Di sisi lain, DTPHP Kutim terus menyiapkan data yang akan dilakukan proses akurasi sebelum disampaikan kepada pemerintah pusat. Data tersebut menjadi dasar dalam penyusunan proposal sekaligus untuk menggambarkan kebutuhan riil di lapangan.
Salah satu kebutuhan yang turut disiapkan dalam data tersebut adalah alat dan mesin pertanian. Ketersediaan peralatan menjadi faktor pendukung agar pengerjaan lahan dapat berlangsung lebih cepat dan sesuai dengan target yang ditetapkan.
Dengan kondisi anggaran daerah yang terbatas, pemerintah Kabupaten Kutai Timur perlu mengandalkan kombinasi antara perencanaan yang terukur, pemanfaatan anggaran secara selektif, serta dukungan pemerintah pusat. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga program perluasan lahan pertanian tetap berjalan sekaligus mendukung peningkatan produksi pangan di daerah.
Melalui pemetaan kebutuhan dan penguatan data, usulan kepada pemerintah pusat diharapkan semakin tepat sasaran. Dengan demikian, target penambahan areal sawah dapat terus diupayakan meski pemerintah daerah menghadapi tantangan pembiayaan dan keterbatasan ruang fiskal. (SH/ADV)
