DPRD Kutim Koordinasi dengan Pemerintah untuk Enclave Desa Kandolo

SANGATTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan enclave bagi wilayah Desa Kandolo yang saat ini berada dalam Taman Nasional Kutai (TNK). Langkah ini dilakukan untuk memungkinkan pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh warga, terutama jalan tani untuk petani kelapa sawit.

Permintaan enclave ini disampaikan oleh masyarakat Desa Kandolo saat Anggota DPRD Kutim, Dr Tyty Novel Paembonan, melakukan reses di wilayah mereka. “Mereka meminta agar diperjuangkan agar wilayah mereka dilakukan enclave, agar bisa dibangun. Sebab mereka ini petani sawit. Namun kadang sawit mereka yang dipanen tidak bisa dijual, karena akses untuk mengeluarkan dari kebun, tidak ada,” kata Dr Tyty Novel Paembonan.

Menanggapi permintaan tersebut, Dr Tyty menekankan pentingnya menghargai aspek kemanusiaan dalam mencari solusi. Oleh karena itu, DPRD Kutim akan bekerjasama dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan kebun-kebun masyarakat agar bisa dilakukan enclave atau perubahan status dari kawasan hutan menjadi Area Penggunaan Lain (APL).

Sebagai langkah awal, usulan masyarakat Desa Kandolo harus dimulai dari tingkat desa dan kecamatan, kemudian dibawa ke Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang (PLTR) untuk melakukan pemetaan dan membahas kendala yang ada bersama semua pihak terkait. Dr Tyty menyatakan pentingnya duduk bersama dan memetakan masalah secara komprehensif. “Misalnya di sana ada seratus hektar lahan yang sudah digarap masyarakat dan sudah berproduksi tetapi masih ada kendala legalitas, hal ini perlu dibahas bersama dengan semua pihak agar selesai,” jelasnya.

Dengan adanya koordinasi yang baik antara DPRD, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat, Dr Tyty berharap solusi yang komprehensif dapat dicapai sehingga kebun-kebun masyarakat Desa Kandolo dapat terus berproduksi tanpa terkendala masalah legalitas.(Adv)