DPRD Kutim Berang: Banyak Dokter Beasiswa Pemerintah Hanya Bertahan 6 Bulan di Pedalaman
Kutai Timur – Isu ketimpangan tenaga medis di wilayah pedalaman Kutai Timur (Kutim) kembali menjadi sorotan tajam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ketua Fraksi Persatuan Indonesia Raya (PIR) DPRD Kutim, Novel Tyty Paembonan, mengungkapkan kekecewaannya setelah menemukan fakta bahwa banyak dokter spesialis penerima beasiswa pemerintah daerah yang tidak mematuhi perjanjian penempatan tugas.
Novel menyoroti fenomena di mana para dokter dan dokter gigi spesialis yang pendidikannya dibiayai penuh oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim melalui skema beasiswa, justru meninggalkan lokasi pengabdian jauh sebelum waktunya.
“Ternyata setelah lulus, mereka hanya bertahan 6 bulan hingga 1 tahun di daerah terpencil. Ini kan enggak boleh sebenarnya,” tegas Novel saat ditemui awak media.
Menurut legislator dari Fraksi PIR ini, praktik pindah tugas setelah menikmati fasilitas pendidikan gratis dari uang rakyat merupakan pelanggaran serius terhadap pakta integritas yang telah ditandatangani. Ia menilai tindakan tersebut mencederai komitmen pemerataan layanan kesehatan yang sedang digencarkan pemerintah.
Oleh karena itu, Novel mendesak Pemkab Kutim untuk bersikap keras dan tidak lagi memberikan toleransi terhadap pelanggaran semacam ini. Penegakan aturan dinilai krusial agar pola “kutu loncat” ini tidak terus berulang dan merugikan kas daerah.
“Pemerintah harus menegaskan kembali bahwa mereka (dokter) tidak boleh begitu, karena ini biaya pemerintah mereka jadi spesialis. Mereka harus mengikuti aturan untuk ditempatkan di daerah yang sudah disepakati,” ujarnya dengan nada tinggi.
Solusi Kesejahteraan
Meski mendesak adanya sanksi tegas, Novel mengakui bahwa mempertahankan tenaga medis di level kecamatan bukanlah perkara mudah. Ia menyadari tantangan berat dan risiko yang dihadapi para dokter di wilayah terpencil.
Sebagai solusi jangka panjang, Novel mendorong pemerintah daerah untuk menyeimbangkan ketegasan aturan dengan pendekatan persuasif. Kunci utamanya, menurut Novel, adalah menjamin kesejahteraan dokter melalui gaji yang sesuai risiko serta penyediaan fasilitas penunjang yang layak.
“Kita tahu tugas dokter adalah tugas kemanusiaan yang sangat berat. Namun, saya minta pemerintah daerah harus memastikan imbalan dan apresiasi yang setara agar mereka mau mengabdi secara total di wilayah Kutim,” pungkasnya.(Adv)
