Anjas: Pemerintah Harus Pastikan Kelayakan Finansial Perusahaan Pelaksana MYC
SANGATTA – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Sayid Anjas, memberikan catatan tebal terkait usulan proyek Kontrak Tahun Jamak (Multiyears Contract/MYC) senilai Rp 2,19 triliun yang diajukan pemerintah daerah. Ia mendesak pemerintah untuk melakukan verifikasi ketat terhadap kredibilitas dan kekuatan modal perusahaan yang akan menjadi pelaksana proyek.
Anjas menegaskan, transparansi mengenai siapa kontraktor yang akan mengerjakan 32 paket proyek strategis tersebut adalah harga mati. Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya melihat penawaran di atas kertas, tetapi harus membedah rekam jejak, asal-usul, serta kemampuan finansial perusahaan agar tidak terjadi masalah di tengah jalan.
“Pemerintah juga harus memastikan siapa perusahaan pelaksana, asal-usulnya, serta kelayakan teknis dan finansialnya. Semua harus jelas demi menjaga kepercayaan publik,” tegas Anjas, menanggapi usulan MYC untuk tahun anggaran 2026-2028 tersebut.
Peringatan ini disampaikan Anjas bukan tanpa alasan. Ia menyoroti pengalaman masa lalu di mana proyek berskema tahun jamak yang telah disetujui DPRD justru berakhir mengecewakan karena gagal diselesaikan tepat waktu.
Oleh karena itu, DPRD meminta jaminan bahwa kontraktor yang menang benar-benar bonafide dan memiliki kemampuan teknis yang mumpuni untuk menuntaskan pekerjaan sesuai spesifikasi dan tenggat waktu.
“DPRD tentu mendukung apa pun yang berkaitan dengan kepentingan rakyat, tapi kami mengingatkan agar semua pihak berhati-hati. Jangan sampai terulang seperti sebelumnya, proyek multiyears sudah disetujui tetapi banyak yang tidak selesai,” ingatnya.
Lebih lanjut, Anjas menekankan bahwa nilai proyek Rp 2,19 triliun bukanlah jumlah yang sedikit, apalagi di tengah kondisi APBD Kutim yang sangat bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) dan tren efisiensi anggaran dari pusat.
Ia memastikan DPRD akan menggunakan fungsi pengawasannya secara maksimal untuk mengawal proses ini, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.
“Ini bukan uang sedikit. Setiap rupiah harus dihitung dengan cermat. Kita mendukung pembangunan, tapi pelaksanaannya harus hati-hati dan terukur agar tidak menjadi beban di kemudian hari,” pungkasnya.(Adv)
