Masdari Kidang: Jalan, Jembatan, dan Sekolah Lebih Penting dari Pembangunan Gedung Instansi Vertikal
SANGATTA – Bagi seorang wakil rakyat, pembangunan sejati adalah yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Filosofi inilah yang dibawa Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kutai Timur (Kutim), H. Masdari Kidang, saat ia mengkritik keras usulan Multiyears Contract (MYC) 2026-2028 yang dinilai salah fokus.
Di tengah rencana penggelontoran dana hingga Rp 2,1 triliun untuk proyek jangka panjang, Masdari Kidang menegaskan bahwa prioritas anggaran daerah harus diarahkan ke kebutuhan dasar, bukan pada proyek yang bersifat prestige atau administratif.
“Jalan, jembatan, dan sekolah jauh lebih penting daripada pembangunan gedung instansi vertikal,” ujarnya usai rapat pembahasan usulan MYC.
Masdari Kidang mengungkapkan, ia menolak pandangan yang menempatkan pembangunan fasilitas instansi vertikal (TNI/Polri) atau Islamic Center di posisi teratas daftar prioritas. Menurutnya, proyek-proyek tersebut, meskipun terlihat megah, tidak akan menyentuh denyut nadi kesejahteraan masyarakat secara langsung.
“Itu hanya membuang-buang anggaran jika kebutuhan dasar seperti jalan, jembatan, dan penanggulangan banjir belum terpenuhi,” tegasnya.
Bagi Masdari, adalah tugas pemerintah untuk memastikan pondasi kehidupan masyarakat, seperti akses pendidikan (sekolah) dan konektivitas (jalan dan jembatan), sudah kokoh sebelum melangkah ke pembangunan fasilitas yang lebih bersifat seremoni atau vertikal.
Masdari Kidang telah menyampaikan langsung kritiknya ini kepada Kepala Bappeda dan Dinas PUPR, mendesak agar daftar usulan proyek disusun ulang. Sikap ini dipegang teguh sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat yang telah memilihnya.
Ia memberikan ultimatum bahwa Fraksi Demokrat akan menolak seluruh proyek MYC jika usulan-usulan vital dari masyarakat, seperti proyek Tepian Langsat yang sudah lama tertunda, tetap diabaikan.
Melalui sikap keras ini, Masdari berharap pemerintah Kabupaten Kutim dapat merenungkan kembali arti pembangunan yang sebenarnya. Pembangunan bukan sekadar mendirikan gedung baru, melainkan tentang mewujudkan keadilan sosial dan memastikan setiap rupiah anggaran dikembalikan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.(Adv)
