Tekan Biaya Logistik yang Tinggi, Novel Tyty Desak Pelabuhan Kenyamukan Segera Dioperasikan
SANGATTA – Tingginya biaya logistik dan distribusi barang masih menjadi tantangan bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Menyikapi hal ini, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Novel Tyty Paembonan, mendesak pemerintah daerah untuk mempercepat penyelesaian dan pengoperasian Pelabuhan Kenyamukan.
Politisi dari Komisi C yang membidangi pembangunan ini menilai, keberadaan pelabuhan yang representatif merupakan kunci utama untuk menekan ongkos angkut yang selama ini membebani arus perdagangan, khususnya di wilayah pesisir.
“Kalau pelabuhan sudah beroperasi maksimal, distribusi barang lebih efisien, biaya logistik turun, dan peluang investasi meningkat,” ungkap Novel.
Novel menjelaskan, saat ini progres pembangunan sisi darat pelabuhan telah rampung. Namun, pekerjaan rumah besar masih tersisa pada penyelesaian sisi laut yang membutuhkan dukungan anggaran signifikan. Ia pun mendukung langkah pemerintah yang berencana menerapkan skema tahun jamak (multi-years) untuk menuntaskan proyek tersebut.
“Penyelesaian sisi laut memang masih memerlukan waktu dan dana. Pemerintah berencana menggunakan skema multi-years agar proyek tuntas dalam dua hingga tiga tahun ke depan,” jelasnya.
Menurut legislator Dapil 2 ini, percepatan operasional Pelabuhan Kenyamukan sangat strategis. Pelabuhan ini diproyeksikan menjadi pintu gerbang utama ekspor komoditas unggulan Kutim, seperti hasil perkebunan kelapa sawit dan pertambangan, yang selama ini harus melalui jalur distribusi yang lebih panjang dan mahal.
Penopang KEK Maloy
Selain menekan biaya logistik, Novel juga mengingatkan bahwa Pelabuhan Kenyamukan memiliki peran vital sebagai penopang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy. Ia memperingatkan, jika penyelesaian pelabuhan ini berlarut-larut, maka pengembangan kawasan industri strategis nasional tersebut juga akan ikut terhambat.
Oleh karena itu, Novel meminta adanya sinergi yang kuat lintas sektor. Ia menegaskan bahwa kendala teknis tidak boleh menjadi alasan melambatnya proyek yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan potensi pendapatan daerah ini.
“Proyek strategis seperti ini tidak boleh lambat karena masalah teknis. Sinergi antarinstansi harus diperkuat,” tegasnya.
DPRD Kutim berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan anggaran guna memastikan skema multi-years berjalan sesuai rencana, sehingga dampak ekonomi berupa lapangan kerja baru dan masuknya investasi dapat segera dirasakan masyarakat. (ADV)
