DPPKB Kutim Dorong Pembenahan Gudang dan Distribusi Alat Kontrasepsi
Kutai Timur – Pengelolaan dan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) di fasilitas pelayanan kesehatan menjadi perhatian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Evaluasi yang dilakukan bersama sejumlah instansi menemukan beberapa hal yang perlu dibenahi, mulai dari standar penyimpanan hingga pemenuhan kebutuhan alat kontrasepsi di fasilitas kesehatan.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala DPPKB Kutim, Yuriansyah, mengatakan evaluasi tersebut dilakukan melalui kunjungan lapangan bersama tim dari BKKBN Provinsi dan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kalimantan Timur. Pengecekan dilaksanakan di tiga lokasi untuk melihat secara langsung kondisi pengelolaan Alokon sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki.
“Kami sudah ke lapangan bersama BKKBN Provinsi dan BPOM. Ada tiga lokasi yang kita kunjungi. Hari ini adalah hari kedua terkait tata kelola, bagaimana pengelolaan alat-alat kontrasepsi yang ada itu dikelola dengan baik,” ujar Yuriansyah.
Dari hasil kunjungan tersebut, salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kondisi gudang penyimpanan. Yuriansyah menilai fasilitas pelayanan kesehatan perlu memastikan tempat penyimpanan Alokon memenuhi standar yang telah ditetapkan. Evaluasi terhadap gudang diperlukan untuk mengetahui bagian yang sudah sesuai ketentuan maupun yang masih membutuhkan pembenahan.
Ia juga meminta pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Alokon untuk memperhatikan kondisi tempat penyimpanan di masing-masing fasilitas. Pembenahan diharapkan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan hasil evaluasi di lapangan.
“Kemarin kalau saya lihat, saya dampingi ketiga lokasi yang ada, termasuk di DPP kami sendiri, ada gudang-gudang yang mungkin nanti ada gudang yang memenuhi standar atau bagaimana. Ini mohon kepada Bapak Ibu yang hadir untuk memperhatikan dan kita pelan-pelan untuk membenahi itu,” tegasnya.
Selain persoalan penyimpanan, ketersediaan sejumlah jenis alat kontrasepsi juga menjadi temuan dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil pendampingan, masih terdapat fasilitas pelayanan kesehatan yang mengalami kekurangan Alokon. Kondisi ini menjadi perhatian karena pemenuhan kebutuhan kontrasepsi berkaitan dengan kelancaran pelayanan keluarga berencana kepada masyarakat.
“Sebagaimana kami mengetahui kemarin pada saat pendampingan itu, banyak alat-alat kontrasepsi yang kurang di beberapa faskes,” paparnya.
Yuriansyah secara khusus menyebut kondom belum tersedia di tiga lokasi yang dikunjungi. Ia berharap dukungan dari pihak provinsi dapat membantu memenuhi kebutuhan Alokon yang diperlukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan di Kutim.
Pemenuhan kebutuhan tersebut juga perlu didukung pengelolaan dan distribusi yang berjalan sesuai prosedur. Penyaluran Alokon dari tingkat provinsi hingga fasilitas kesehatan dan jejaring pelayanan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan agar kebutuhan masing-masing fasilitas dapat ditangani dengan baik.
Evaluasi tata kelola ini turut melibatkan berbagai unsur yang berkaitan dengan pelayanan dan pengelolaan Alokon. Pihak yang terlibat antara lain BKKBN Kaltim, BPOM Kaltim, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kutim, Dinas Kesehatan (Dinkes), fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan, pengelola keluarga berencana, rumah sakit, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).
Pelibatan berbagai instansi tersebut menjadi bagian dari upaya membahas kendala pengelolaan Alokon secara bersama. Setiap pihak diharapkan dapat memberikan perhatian sesuai dengan peran dan kewenangannya, baik dalam aspek penyimpanan, ketersediaan maupun distribusi.
DPPKB Kutim berharap evaluasi tidak berhenti pada kunjungan lapangan, tetapi dilanjutkan dengan pembenahan secara berkelanjutan. Melalui perbaikan tata kelola dan dukungan pemenuhan kebutuhan Alokon, pengelolaan alat kontrasepsi di fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan semakin sesuai standar dan mampu mendukung keberlangsungan pelayanan keluarga berencana di Kabupaten Kutai Timur. (EL/ADV)
