Angka Anak Tidak Sekolah di Kutim Turun Sekitar 4.000 Kasus
Sangatta – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mencatat penurunan signifikan jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di wilayahnya.
Berdasarkan data Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen RI per September 2024, angka ATS di Kutim turun dari 12.802 anak menjadi sekitar 9.000 anak, atau berkurang sekitar 4.000 anak.
Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono, mengatakan penurunan ini merupakan hasil nyata dari kerja keras bersama antara pemerintah daerah, tenaga pendidik, dan masyarakat dalam mendorong anak-anak kembali ke bangku sekolah.
“Alhamdulillah dengan kerja keras bersama, jumlah anak tidak sekolah berkurang sekitar 4.000 orang dibandingkan data sebelumnya,” ujarnya di Sangatta.
Ia menambahkan, hasil tersebut menunjukkan bahwa berbagai program intervensi dan kampanye kesadaran pendidikan yang dilakukan mulai membuahkan hasil positif.
“Kami terus melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil, untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikannya,” jelasnya.
Dari data Pusdatin sebelumnya, sebanyak 9.463 anak belum pernah bersekolah, 1.451 anak sudah lulus namun tidak melanjutkan, dan 1.888 anak tercatat drop out dari sekolah.
Kondisi ini sempat menempatkan Kutai Timur sebagai salah satu daerah dengan jumlah ATS tertinggi di Kalimantan Timur.
Menindaklanjuti hal tersebut, Disdikbud Kutim melakukan pendataan mandiri dan validasi by name by address dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah kecamatan, perangkat desa, dan lembaga pendidikan.
Upaya ini dilakukan agar data yang diperoleh akurat dan menjadi dasar dalam menentukan langkah kebijakan yang tepat sasaran.
“Validasi ini penting supaya program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Dengan data yang akurat, intervensi bisa lebih efektif, baik melalui bantuan pendidikan, beasiswa, maupun dukungan sarana belajar,” terang Mulyono.
Ia juga menegaskan, meski angka ATS berhasil ditekan, perjuangan belum selesai. “Masih ada sekitar 9.000 anak yang belum kembali bersekolah, dan kami akan terus berupaya agar jumlah itu terus berkurang setiap tahun,” katanya.
Menurut Mulyono, salah satu strategi lanjutan yang akan dilakukan adalah memperluas jangkauan layanan pendidikan nonformal seperti PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan program kesetaraan, bagi anak-anak yang sulit kembali ke sekolah formal.
“Tidak semua anak bisa langsung masuk sekolah formal, karena berbagai kendala, baik usia, jarak, maupun ekonomi. Karena itu, kami perlu membuka lebih banyak ruang belajar alternatif agar mereka tetap bisa mengenyam pendidikan,” pungkasnya.(ADV).
