Lima Kecamatan di Kutai Timur Jadi Sasaran Gerakan Pangan Murah di Tengah Kenaikan Harga

Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melakukan intervensi pasar melalui gerakan pangan murah yang menyasar lima kecamatan untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga bahan pokok. Program ini menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menjaga keterjangkauan pangan, khususnya bagi warga yang memiliki daya beli terbatas.

Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Kutai Timur, Pratama Erwin Harianto, menyampaikan bahwa kegiatan pasar murah telah digelar di Kecamatan Sangkulirang, Bengalon, Kaubun, Karangan, dan Kombeng.

Pelaksanaan di lima wilayah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau. Langkah ini dinilai penting ketika harga sejumlah komoditas mengalami kenaikan dan berpotensi menambah beban pengeluaran rumah tangga.

“Pasar murah sudah dilaksanakan di lima kecamatan, meliputi Sangkulirang, Bengalon, Kaubun, Karangan, dan Kombeng,” ujar Pratama saat ditemui di Kantor Disperindag Kutim, Kamis (8/10/2026).

Ia menjelaskan, sasaran kegiatan tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan dengan harga yang sesuai kemampuan. Kelompok masyarakat menengah ke bawah menjadi salah satu perhatian karena kenaikan harga komoditas dapat lebih terasa terhadap daya beli mereka.

Selain menggelar pasar murah, pemerintah juga melakukan intervensi melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Penyaluran beras tersebut menjadi langkah tambahan untuk membantu menjaga keterjangkauan salah satu kebutuhan pokok masyarakat di tengah perubahan harga pangan.

Menurut Pratama, pelaksanaan intervensi turut mempertimbangkan perbedaan harga yang terjadi di berbagai wilayah. Persoalan distribusi antardaerah dapat menyebabkan harga komoditas yang diterima masyarakat tidak selalu sama, sehingga diperlukan upaya yang menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.

“Lima kecamatan tersebut menjadi lokasi pelaksanaan intervensi agar masyarakat bisa memperoleh komoditas pangan dengan harga yang lebih terjangkau,” katanya.

Kenaikan harga pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan barang di pasar. Kemampuan masyarakat untuk membeli kebutuhan pokok juga menjadi persoalan yang perlu diperhatikan, terutama ketika harga sejumlah komoditas meningkat dalam waktu bersamaan.

Dalam kondisi tersebut, gerakan pangan murah berfungsi sebagai langkah jangka pendek untuk mengurangi dampak kenaikan harga. Melalui kegiatan ini, masyarakat di wilayah sasaran diharapkan tetap memiliki akses terhadap bahan pangan tanpa harus menanggung beban harga yang terlalu tinggi.

Meski demikian, keberhasilan intervensi tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan kegiatan pasar murah. Kelancaran pasokan dan distribusi ke wilayah yang membutuhkan juga menjadi faktor penting agar komoditas dapat tersedia secara memadai. Perbedaan harga antarwilayah menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan program.

Pratama menegaskan bahwa kegiatan pangan murah diarahkan untuk menjaga agar kebutuhan pokok tetap dapat dijangkau oleh masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Upaya tersebut dilakukan bersamaan dengan penyaluran beras SPHP sebagai bagian dari langkah pengendalian harga pangan di Kutai Timur.

Melalui kedua bentuk intervensi tersebut, pemerintah berupaya membantu mempertahankan daya beli masyarakat sekaligus meredam tekanan kenaikan harga komoditas pangan. (KA/ADV)