Cegah Kesenjangan Pembangunan, Pandi Widiarto: Tata Ruang Harus Sesuai Kondisi Aktual di Lapangan
SANGATTA – Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kutai Timur (Kutim), Pandi Widiarto, mendesak pemerintah daerah agar memastikan kebijakan tata ruang benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan. Pandi menekankan, pelibatan unsur masyarakat dalam Forum Tata Ruang sangat krusial untuk mencegah terjadinya kesenjangan pembangunan antara rencana di atas kertas dengan realitas kebutuhan warga.
Tuntutan ini disampaikan Pandi usai pembahasan terkait tata ruang di DPRD Kutim. Menurutnya, proses perencanaan ruang yang hanya bersifat teknokratis berisiko menghasilkan dokumen rencana yang tidak relevan dengan kebutuhan aktual di daerah.
“Tadi kami mendorong forum ini supaya tokoh masyarakat itu dilibatkan untuk mendiskusikan tata ruang hari ini,” ujar Pandi.
Pandi menilai, partisipasi masyarakat secara langsung dapat memperkuat kualitas perencanaan ruang serta meminimalisir potensi perbedaan antara dokumen rencana dengan realitas pembangunan.
“Jadi kondisi aktual di lapangan dengan kondisi kita membahas secara draft dan kebutuhan tata ruang itu [harus] sesuai,” tambahnya.
Melalui pelibatan berbagai pihak, ia berharap setiap keputusan pembangunan memiliki dasar yang lebih partisipatif dan berkelanjutan. Selain itu, langkah ini secara otomatis mampu mendorong keterbukaan informasi publik dan memperkuat legitimasi kebijakan tata ruang itu sendiri.
Pandi menjelaskan, forum tersebut nantinya akan menjadi wadah komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah, DPRD, akademisi, praktisi, dan masyarakat. Melalui mekanisme ini, berbagai usulan serta kritik terhadap kebijakan tata ruang bisa dibahas secara terbuka dan konstruktif.
Dengan demikian, DPRD Kutim berharap arah pembangunan daerah dapat lebih terencana, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Kutai Timur. (Adv)
