Keberhasilan Sekolah Rakyat Tergantung Pusat, Ketua DPRD Kutim Soroti Dilema Penambahan Guru ASN
SANGATTA – Program ambisius “Sekolah Rakyat” dengan konsep boarding (asrama) yang digagas Pemerintah Pusat menghadapi tantangan dilematis di Kutai Timur (Kutim). Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menyoroti bahwa meskipun pembangunan fisik ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), keberhasilan program ini sepenuhnya bergantung pada keputusan penambahan tenaga pengajar ASN yang merupakan kewenangan pusat.
Jimmi menegaskan bahwa kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah aspek non-fisik yang paling krusial. Program asrama untuk siswa dari keluarga kurang mampu ini menuntut dukungan guru yang memadai dan pembiayaan operasional yang besar.
“Kita mau melihat tenaga teknis pengajarnya. Kita akan dorong pemerintah untuk menambah guru ASN, tapi pemerintah pusat juga yang memutuskan. Itu dilematisnya nanti di situ,” ujar Jimmi kepada awak media baru-baru ini.
Konsep boarding yang bertujuan agar siswa dapat fokus belajar ini, menurut Jimmi, menuntut kesiapan operasional yang jauh lebih kompleks dibanding sekolah biasa.
“Boarding itu kan semacam asrama. Ini perlu pembiayaan besar dan yang paling penting, tenaga pengajarnya. Kalau tidak ada yang siap, bagaimana kita bisa melayani?” tanyanya, menekankan bahwa kekurangan personel ASN akan melumpuhkan layanan sekolah asrama tersebut.
Terkait lokasi, meskipun detail teknis program belum dibahas di DPRD, Jimmi menyarankan Sangatta sebagai pilihan yang paling relevan untuk penempatan lahan seluas 4–5 hektare yang diminta oleh pemerintah pusat.
Jimmi khawatir penempatan sekolah di kecamatan lain akan menimbulkan rasa diskriminasi. “Kalau misalnya kita ditempatkan di kecamatan lain, kan mereka merasa didiskriminasi juga. Jadi sekalian saja fokusnya di Sangatta,” tegasnya.
Meskipun menghadapi dilema birokrasi, Jimmi tetap optimis. Ia percaya bahwa dengan dukungan fasilitas yang memadai dan penambahan guru ASN, program Sekolah Rakyat berpotensi menjadi solusi efektif untuk memutus mata rantai kemiskinan di Kutim.
“Pasti ada muridnya, karena kan masyarakat kita masih banyak yang kurang mampu. Mudah-mudahan ini bisa teratasi dengan adanya Sekolah Rakyat,” tutup Jimmi. (Adv)
