Nasib TPP Pegawai Jadi Taruhan, DPRD Minta Pangkas Kegiatan Seremonial Ketimbang Potong Tunjangan
SANGATTA – Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kini berada di bawah bayang-bayang penyesuaian anggaran. Anggota DPRD Kutim, Dr. Novel Tyty Paembonan, memperingatkan bahwa nasib Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bisa menjadi taruhan jika pemerintah daerah tidak segera melakukan efisiensi radikal pada belanja operasional.
Peringatan ini disampaikan Novel menyusul proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun depan yang berada di angka Rp4,8 triliun, serta fakta bahwa anggaran operasional dalam APBD Perubahan saat ini masih lebih tinggi dibandingkan belanja modal.
“Novel kembali menekankan dengan APBD yang turun, terutama tahun depan dengan nilai Rp4,8 triliun, maka bisa saja berdampak pada Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) pegawai,” ujar Novel kepada awak media, baru-baru ini.
Meski demikian, Novel menegaskan bahwa DPRD dan pemerintah daerah pada dasarnya sepakat untuk berusaha sekuat tenaga agar TPP tidak diganggu gugat. Namun, ia mengingatkan bahwa hal itu hanya bisa dicapai jika ada komitmen kuat untuk memangkas kegiatan-kegiatan yang dinilai pemborosan.
Ia menyoroti masih maraknya kegiatan seremonial, perjalanan dinas, hingga Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar di luar daerah. Menurutnya, pos-pos inilah yang harus “dikorbankan” demi menyelamatkan tunjangan pegawai.
“Kita sepakat, tidak boleh lagi ada kegiatan yang tidak perlu, tidak bermanfaat, bersifat seremonial, perjalanan dinas yang tidak perlu, bimtek yang tidak perlu. Karena dengan anggaran yang turun, kita harus hati-hati,” tegasnya.
Novel menyarankan agar Kutim meniru daerah lain yang telah melakukan efisiensi ketat dengan menggelar seluruh kegiatan Bimtek di dalam daerah. Langkah ini dinilai selaras dengan instruksi Presiden mengenai penghematan anggaran negara.
Jika efisiensi pada pos kegiatan seremonial berhasil dilakukan, Novel optimistis hak-hak pegawai tidak perlu dikurangi.
“Kuncinya kita harus menggunakan anggaran tahun depan dengan tepat dan efisien. Kalau kegiatan sudah bagus, sementara anggaran memadai, kenapa tidak bisa pertahankan TPP,” pungkasnya.(Adv)
