Soroti Sekolah Tanpa Gedung dan Krisis Air, DPRD Kutim Tuntut Intervensi Nyata di Pedalaman
SANGATTA—Realitas memprihatinkan dan ironis terkait kondisi fasilitas publik di wilayah pedalaman Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali menjadi sorotan tajam pihak legislatif. Anggota DPRD Kutim, Edy Markus, mengungkapkan temuan lapangan yang mengejutkan, yakni masih adanya sekolah yang terpaksa beroperasi tanpa memiliki gedung fisik yang layak. Selain sektor pendidikan, ia juga menyoroti krisis air bersih dan ketiadaan aliran listrik yang masih mendera sejumlah desa terpencil secara berkepanjangan.
Dalam keterangan resminya pada Kamis (27/11/2025), Edy menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar ini bersifat mendesak (urgent) dan tidak bisa lagi ditunda dengan alasan apa pun dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah tahun mendatang.
“Kebutuhan masyarakat itu kan seperti jalan, air, dan listrik. Bahkan pendidikan, sebab masih ada sekolah yang belum ada tempatnya (gedung). Itu yang harus benar-benar kita prioritaskan,” ujar Edy.
Ia menilai kondisi ini mencerminkan masih lambatnya intervensi pemerintah dalam menjangkau wilayah yang berada jauh dari pusat pemerintahan. Ketiadaan infrastruktur dasar ini dinilai telah merampas hak warga negara untuk mendapatkan kualitas hidup yang layak dan setara. Masalah ini semakin diperparah oleh buruknya akses jalan penghubung, yang menyulitkan distribusi material pembangunan serta menghambat mobilitas tenaga pengajar menuju wilayah tersebut.
Merespons kondisi ketimpangan ini, Edy menekankan bahwa DPRD akan mengambil langkah strategis dengan melakukan pemetaan prioritas berbasis kebutuhan wilayah dalam pembahasan anggaran mendatang. Ia menuntut keras agar alokasi APBD difokuskan sepenuhnya pada penyelesaian masalah fundamental ini. Edy juga memperingatkan eksekutif untuk menghentikan ambisi mengerjakan proyek mercusuar yang menelan biaya besar namun minim dampak sosial bagi masyarakat kecil.(Adv)
