APBD Kutim 2026 Disahkan: Pendapatan Ditetapkan Rp 5,71 Triliun, Surplus Rp 25 Miliar

SANGATTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) bersama Pemerintah Kabupaten secara resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Dalam Rapat Paripurna ke-XV yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Kamis (27/11/2025), disepakati total pendapatan daerah untuk tahun 2026 sebesar Rp 5,71 Triliun, dengan postur anggaran yang mencatatkan surplus senilai Rp 25 miliar.
Persetujuan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Bupati Kutim, Drs. H. Ardiansyah Sulaiman, M.Si, yang mewakili pihak eksekutif, serta pimpinan DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD Jimmi, ST., MT. Prosesi ini turut disaksikan oleh 33 anggota dewan yang hadir.
Berdasarkan laporan Pansus Badan Anggaran (Banggar), struktur belanja daerah akan dialokasikan pada empat pos utama, yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer, yang seluruhnya diarahkan untuk percepatan pembangunan.
Bupati Ardiansyah Sulaiman menegaskan bahwa APBD 2026 akan menjadi instrumen utama untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.
“Kami berharap agar infrastruktur yang diperlukan dapat segera dibangun dan ditingkatkan, serta program-program masyarakat dapat diperluas sampai ke pelosok desa. Pemerintah berkomitmen memastikan pengelolaan dana ini berjalan transparan dan akuntabel,” ujar Bupati usai penandatanganan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menyatakan pengesahan Perda ini merupakan amanah konstitusi dan rakyat. Ia menekankan bahwa realisasi anggaran harus tepat sasaran.
“Dengan telah ditetapkannya Perda APBD Kutai Timur TA 2026, kami berharap optimalisasi pendapatan dapat benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kutim,” tegas Jimmi menutup sidang.
Sinergi antara DPRD dan Pemkab ini diharapkan menjadi kunci untuk mewujudkan infrastruktur yang lebih layak, pelayanan publik yang optimal, dan membawa harapan baru bagi masyarakat di seluruh wilayah Kutim. (*/ADV)




