Mahyunadi Minta Pembangunan Kutim Tak Berhenti pada Realisasi Program
Kutai Timur – Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi meminta kualitas pembangunan menjadi perhatian dalam setiap program yang dibiayai anggaran daerah, terutama agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat luas dalam jangka panjang.
Menurutnya, realisasi program tidak cukup hanya dilihat dari jumlah kegiatan yang terlaksana secara administratif, tetapi juga harus memperhatikan hasil pekerjaan nyata di lapangan serta aspek pemeliharaannya ke depan.
Hal itu disampaikan Mahyunadi dalam rapat paripurna penyampaian nota pengantar Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) tahun anggaran berjalan.
Ia menilai perhatian terhadap kualitas tersebut perlu diberikan secara sungguh-sungguh, baik pada program yang dijalankan oleh pemerintah daerah maupun kegiatan yang berasal dari aspirasi serta pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD.
“Selain program yang dibangun oleh pemerintah, dewan juga punya penyusunan anggaran sendiri dari program aspirasi atau dari pokok-pokok pikiran,” ujar Mahyunadi.
Menurut dia, banyaknya program yang masuk dalam penganggaran daerah harus diikuti dengan pelaksanaan teknis yang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga.
Salah satu hal penting yang perlu mendapat perhatian serius adalah kualitas infrastruktur dasar pendukung, termasuk sistem drainase lingkungan, serta keberlanjutan perawatannya setelah pekerjaan selesai dikerjakan oleh pihak pelaksana.
“Namun yang paling disoroti bukan program, melainkan kualitas yang ada di lapangan seperti drainase serta perawatan juga,” katanya.
Mahyunadi menegaskan, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan fisik seharusnya tidak berhenti pada penyelesaian pekerjaan semata. Kualitas hasil pekerjaan dan pemeliharaan berkala menjadi bagian penentu keberhasilan pembangunan daerah.
Pembahasan P-KUA dan P-PPAS perubahan APBD sendiri merupakan bagian penting dari proses penyusunan dan penyesuaian kebijakan keuangan daerah.
“Dalam tahapan tersebut, program dan alokasi belanja disesuaikan dengan kebutuhan serta pelaksanaan pembangunan di daerah,” tutupnya.ADV
