DPUPR Kutim Beri Kelonggaran bagi Pekerja Konstruksi Non-KTP Lokal untuk Ikut Sertifikasi
SANGATTA – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memberikan kebijakan afirmatif bagi para pekerja konstruksi yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kutim, agar tetap dapat mengikuti program sertifikasi tenaga kerja konstruksi tahun ini.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPUPR Kutim, Joni Setia Abdi, mengatakan kebijakan tersebut diambil untuk memastikan seluruh tenaga kerja yang selama ini aktif berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur di Kutim tetap mendapat kesempatan yang sama dalam peningkatan kompetensi.
“Banyak dari mereka yang sudah lama bekerja dan membangun di Kutim, tapi belum memiliki KTP lokal. Jadi kami beri kelonggaran menggunakan surat keterangan domisili sebagai syarat sementara agar bisa ikut sertifikasi,” jelas Joni, belum lama ini.
Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi langkah awal dalam pendataan tenaga kerja konstruksi di daerah. Dengan begitu, pemerintah daerah bisa mengetahui secara pasti jumlah, sebaran, dan kemampuan tenaga kerja yang aktif di sektor konstruksi.
“Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya kami mengukur populasi tenaga kerja konstruksi di Kutim dan memastikan mereka yang bekerja di sini benar-benar mendapatkan pengakuan kompetensi,” tambahnya.
DPUPR Kutim menegaskan, seluruh pekerja konstruksi yang berdomisili dan aktif di wilayah Kutim akan mendapat kesempatan yang sama untuk memperoleh sertifikasi resmi. Dengan sertifikasi tersebut, kompetensi tenaga kerja akan lebih diakui, peluang kerja semakin luas, dan kualitas pelaksanaan proyek infrastruktur daerah diharapkan semakin meningkat.
“Intinya kami ingin semua pekerja yang sudah lama berkontribusi di Kutim bisa naik kelas. Mereka layak mendapatkan pengakuan atas kemampuan dan pengalaman mereka,” pungkas Joni.(ADV)
