Masdari Kidang Akui Malu, Persoalan Infrastruktur Selalu Muncul Saat Anggota Dewan Reses
SANGATTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim), Masdari Kidang, menyatakan rasa malu yang mendalam karena lembaga legislatif kerap menjadi sasaran kritik masyarakat terkait lambatnya pembangunan infrastruktur. Masalah tersebut, yang seharusnya menjadi tanggung jawab eksekutif, justru membuat anggota dewan dianggap “tidak bekerja” dan “berjanji terus” saat menjalani masa reses.
Pria yang akrab disapa Haji Kidang itu mengungkapkan bahwa lambatnya pengerjaan proyek, baik pelaksanaannya hingga prosesnya, kerap membuat anggota dewan terpojok di mata konstituen.
“Kami ini setiap kunjungan atau reses selalu didesak oleh masyarakat. Kami juga bingung jawabnya kalau lambat. Jadi, seakan-akan kita (dewan) yang salah,” ucapnya. “Padahal pemerintah sendiri yang lambat. Ya jelas pasti malu.”
Wakil Ketua Fraksi Demokrat itu mengungkapkan bahwa permasalahan utama terletak pada kegagalan eksekusi di tingkat birokrasi, bukan pada ketersediaan anggaran. Ia menyebut beberapa program, seperti semenisasi jalan, telah disusun dan diajukan. Namun hingga memasuki pertengahan November, proyek tersebut masih belum ada tanda-tanda dikerjakan.
“Menurut informasi yang saya terima, OPD (organisasi perangkat daerah) terkait tidak mau melaksanakan. Padahal dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sudah diserahkan,” ungkapnya.
Kidang pun meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi OPD yang menolak melaksanakan proyek tersebut.
Kidang memperingatkan bahwa jika kelambatan ini terus dibiarkan, amarah masyarakat akan tersulut. Ia bahkan melontarkan saran ekstrem sebagai bentuk keputusasaannya terhadap kinerja pemerintah.
“Ingat dewan dan pemerintah, dalam hal ini Bupati, itu yang mendukung masyarakat. Kalau pemerintahan saja seperti ini, tentu yang terkena dampak adalah masyarakat,” katanya.
Saking geramnya, Kidang bahkan menyarankan masyarakat untuk melakukan protes sebagai langkah terakhir. “Kalau bisa masyarakat demo aja lagi, biar mereka (pemerintah) mengerti,” pungkasnya, menuntut Pemkab segera menyelesaikan proyek yang sudah menjadi amanah rakyat.(Adv)
