APBD Kutim Anjlok, Yulianus Palangiran Tegaskan Proyek MYC Tetap Jalan: Skala Prioritas Akses Wilayah Terisolir
SANGATTA—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) menegaskan komitmennya untuk melanjutkan skema proyek tahun jamak (Multi Years Contract/MYC) meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutim mengalami penurunan signifikan. Keputusan yang terkesan berani ini diambil berdasarkan pertimbangan skala prioritas mendesak untuk segera membuka akses wilayah yang selama ini berada dalam kondisi terisolasi.
Anggota DPRD Kutim, Yulianus Palangiran, membenarkan bahwa proyek MYC dianggap tetap dibutuhkan dan pantas untuk dilaksanakan, bahkan di tengah kondisi keuangan yang serba sulit. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah agar pembangunan infrastruktur dapat segera menyentuh beberapa kecamatan yang kondisi prasarana dasarnya masih tertinggal dan terisolir.
“Di masa kondisi anggaran serba sulit, apakah pantas ada proyek MY? Justru itu, sesungguhnya ini adalah skala prioritas agar jangan sampai ada beberapa kecamatan yang terisolir,” ungkap Yulianus, menjelaskan bahwa penundaan pembangunan akan memperpanjang penderitaan masyarakat di pedalaman.
Terobosan Infrastruktur Jangka Panjang
Yulianus Palangiran menilai bahwa jika pembangunan infrastruktur vital, khususnya jalan poros antar-kecamatan, terus ditunda sambil menunggu kondisi anggaran pulih, masyarakat di wilayah pedalaman akan semakin lama merasakan manfaat pembangunan. Penundaan ini dinilai kontraproduktif terhadap upaya pemerataan.
“Daripada menunggu kelamaan, alangkah bagusnya kita sepakati adanya Multi Years demi manfaat jangka panjang,” tambahnya.
Proyek MYC yang direncanakan akan berjalan dalam dua tahap atau dua tahun ke depan ini diharapkan menjadi solusi konkret untuk mengatasi defisit infrastruktur di Kutim. Sebagai wakil rakyat, Yulianus memastikan bahwa DPRD akan melakukan pengawasan ketat terhadap pemanfaatan kemampuan keuangan yang terbatas agar setiap rupiah yang dikeluarkan tepat sasaran, sehingga anggaran yang minim dapat menghasilkan dampak maksimal bagi keterhubungan wilayah. Keputusan ini menunjukkan keberpihakan dewan pada percepatan pembangunan di daerah terpencil.(Adv)
